Autentik.id, Pemilu – Praktik politik uang (money politics) rupanya juga rawan terjadi saat momentum Pemilihan Suara Ulang (PSU). Bahkan beberapa oknum Tim Sukses (Timses) Caleg DPRD Provinsi Gorontalo dapil 6 dari beberapa Partai Politik (Parpol) kedapatan membagi-bagikan uang tunai kepada warga.
Alih-alih dibalut stiker Caleg, oknum Timses meminta warga yang sudah diberi uang untuk memilih Caleg dimaksud.
Bagi-bagi “uang” saat pemungutan suara tentu bisa mendapat sanksi hukum berat. Sanksi hukum tidak hanya menjerat pelaksana, peserta atau tim kampanye, tetapi juga dapat menjerat kepada siapa saja.
Dalam regulasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, juga mengatur pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku politik uang di masa kampanye dan pemungutan suara.
Sebagaimana Pasal 515 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta.”
Selanjutnya dalam Pasal 523 Ayat (1) dinyatakan bahwa “Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).”
Lalu pada Ayat (2) berbunyi: “Setiap pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah).”
Selanjutnya pada Ayat (3) berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).
Penulis : Riyan Lagili
