Oleh: Sarini Kadir Aini
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,Universitas Pohuwato
Autentik- Politik pada dasarnya merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Namun dalam praktiknya, politik sering kali dihadapkan pada persoalan serius, salah satunya adalah korupsi.
Hubungan antara politik dan korupsi menjadi isu yang terus mendapat perhatian karena dampaknya yang luas terhadap pembangunan dan kepercayaan publik.
Korupsi dalam ranah politik biasanya terjadi melalui penyalahgunaan kekuasaan, praktik suap, politik uang, hingga penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara dan daerah.
Ketika kekuasaan dijadikan alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka nilai-nilai demokrasi menjadi lemah. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak lagi berpihak pada masyarakat, melainkan pada kepentingan tertentu.
Di tingkat daerah, tantangan ini juga tidak dapat diabaikan. Proses politik yang tidak transparan dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi, terutama dalam pengadaan proyek, distribusi anggaran, dan pengisian jabatan strategis.
Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, transparansi anggaran, serta partisipasi masyarakat menjadi sangat penting.
Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan, saya memandang bahwa politik
seharusnya dijalankan dengan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab moral.
Pendidikan politik yang sehat serta komitmen antikorupsi perlu ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan akademik maupun dalam praktik pemerintahan.
Dengan membangun budaya politik yang bersih dan beretika, diharapkan praktik korupsi dapat ditekan sehingga cita-cita pemerintahan yang adil dan sejahtera benar-benar dapat terwujud.
