Autentik.id, Legislatif – Memasuki akhir triwulan III, DPRD Kabupaten Pohuwato melalui komisi III yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan, kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah Pimpinan OPD.
Hadir dalam rapat yang digelar, Senin (4/3/2024) itu, Diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, BPBD, RSBP, Perkim, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan serta Dinas Perhubungan.
Dalam kesempatan itu, masing-masing Anggota mempertanyakan progres pelaksanaan program pembangunan yang dijalankan Pemerintahan Saipul Mbuinga – Suharsi Igirisa (SMS) kepada masing-masing OPD selalu penanggungjawab teknis.
Wawan Hatama, Ketua Fraksi Gerindra misalnya. Sebagai wakil rakyat, Wawan mengkritisi pemerintahan lantaran menurutnya banyak program yang sudah dijanjikan justru tak dijalankan dengan baik. Terlebih, menurutnya, tagline Pohuwato yang maju, Sehat dan Sejahtera, justru jauh dari apa yang digaungkan selama ini.
Masalah kesehatan. Dicontohkan Wawan, semua program kesehatan yang disampaikan gratis, pada kenyataannya masyarakat masih dipungut biaya untuk rujukan.
“Setiap masyarakat Popayato yang mau dirujuk ke Rumah Sakit itu dimintakan pungutan Rp 300 ribu, katanya nanti akan diganti. Tapi sampai sekarang tidak pernah. Apa seperti ini potret pelayanan kesehatan Pohuwato yang katanya gratis itu?” tanya Wawan, kepada intansi terkait.
Baca juga : Marak Ilegal Logging di Popayato, Wawan : Bencana Tiba, Perusahaan Yang….
Tak hanya itu, dirinya juga menguliti program satu dokter satu kecamatan yang hari ini menurutnya tak tepat sasaran lantaran beasiswa kedokteran yang digelontorkan pemerintah malah hanya diakses oleh orang-orang yang berkecukupan. Sementara, ada beberapa siswa di Popayato yang kondisinya sangat memprihatinkan namun tak tersentuh dan akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan sekolah.
“Program Satu dokter selalu jadi prioritas. Hari ini sudah ada 18 dokter yang lahir dari program itu. Mirisnya mereka yang dapat beasiswa ini banyak orang yang mampu. Di Kampung saya di Popayato ada yang berhenti sekolah karena tidak punya seragam, tidak pernah tersentuh beasiswa. Ini Pemerintah tahu tidak,” ungkap Wawan penuh emosi.
Jelang momentum Pilkada nanti dirinya pun mewarning pemerintah untuk tidak memberi janji kepada masyarakat yang akhirnya tak bisa direalisasikan.
“Sekarang sudah dekat Pilkada. Nanti akan berjanji lagi ke masyarakat, padahal pada faktanya janji – janji itu tidak bisa direalisasikan. Kami wakil rakyat juga jadi malu, karena masyarakat berpikir kami tidak bisa kerja. Padahal semua sudah kami suarakan,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Penulis : Riyan Lagili
