Autentik.id, Legislatif – Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, bersama sejumlah anggota dewan menerima langsung massa aksi dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pohuwato, Senin (20/10/2025).
Dalam aksi tersebut, IMM mendesak agar Kepala Dinas Pertanian Pohuwato dicopot dari jabatannya. Menurut mereka, dinas tersebut gagal menangani persoalan petani sawah di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia yang kerap mengalami gagal panen dalam beberapa musim terakhir.
Menanggapi tuntutan itu, Ketua DPRD Beni Nento menjelaskan bahwa persoalan gagal panen di dua wilayah tersebut memang telah berulang kali dikeluhkan para petani, baik kepada DPRD maupun pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, beberapa langkah penanganan telah dilakukan, termasuk pengerukan sungai Taluduyunu yang sering menjadi sumber masalah irigasi.
“Kami sudah mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan pengujian terhadap kondisi tanah di wilayah pertanian itu. Ini penting untuk memastikan apakah tanahnya masih layak ditanami atau membutuhkan penanganan khusus,” ujar Beni.
Beni menegaskan, masukan dari IMM akan menjadi bahan evaluasi DPRD terhadap kinerja Dinas Pertanian. Komisi II DPRD Pohuwato akan menindaklanjuti persoalan ini melalui rapat dengar pendapat (RDP), bahkan tidak menutup kemungkinan memberikan rekomendasi evaluasi terhadap pimpinan dinas terkait.
Selain isu pertanian, IMM juga menyampaikan penolakan terhadap keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Pohuwato. Menanggapi hal itu, Beni menjelaskan bahwa DPRD telah menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui RDP yang digelar pada Kamis sebelumnya.
“Kami sudah menyurati Gubernur Gorontalo untuk meminta audiensi. Beberapa poin akan kami bahas bersama, termasuk soal tambang di Pohuwato dan proyek strategis nasional. Insyaallah audiensi dengan Gubernur akan dilaksanakan pada hari Rabu mendatang,” ungkapnya.
Dengan langkah itu, Beni menegaskan komitmen DPRD Pohuwato untuk terus mengawal seluruh aspirasi masyarakat dan mahasiswa.
“Kami akan berdiri di tengah, demi kepentingan petani, masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan daerah yang berkeadilan,” tutupnya.
