Autentik.id–Legislatif– Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, bersama sejumlah anggota legislatif, menerima massa aksi dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pohuwato pada Senin (20/10/2025).
Dalam aksi tersebut, IMM membawa dua tuntutan utama: desakan pencopotan Kepala Dinas Pertanian serta penolakan terhadap keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Pohuwato.
IMM menilai Dinas Pertanian gagal menangani masalah yang berulang dialami petani, khususnya di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia, yang dalam beberapa tahun terakhir kerap mengalami gagal panen.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, menyatakan bahwa keluhan terkait gagal panen memang telah sering disampaikan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah sudah melakukan sejumlah langkah penanganan, termasuk pengerukan Sungai Taluduyunu yang menjadi sumber irigasi utama bagi petani.
“Kami telah mengusulkan agar dilakukan pengujian terhadap kondisi tanah di lahan pertanian itu. Hal ini penting untuk memastikan apakah tanahnya masih layak ditanami atau membutuhkan penanganan khusus,” ujar Beni.
Ia menegaskan bahwa aspirasi IMM akan masuk dalam evaluasi kinerja Dinas Pertanian oleh DPRD. Komisi II DPRD, kata Beni, dijadwalkan menindaklanjuti persoalan ini dalam rapat dengar pendapat (RDP), termasuk kemungkinan merekomendasikan evaluasi terhadap pimpinan dinas terkait.
Selain isu pertanian, IMM juga menyuarakan penolakan terhadap keberlanjutan PSN di Pohuwato. Menanggapi hal tersebut, Beni mengungkapkan bahwa DPRD telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui RDP yang digelar pada Kamis sebelumnya.
> “Kami sudah menyurati Gubernur Gorontalo untuk meminta audiensi. Beberapa poin akan kami bahas, termasuk persoalan tambang dan proyek strategis nasional. Insyaallah, audiensi dengan Gubernur akan dilaksanakan pada Rabu mendatang,” terang Beni.
Di akhir pertemuan, DPRD Pohuwato menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap aspirasi masyarakat dan mahasiswa, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak petani serta memastikan pembangunan daerah berjalan dengan adil dan berkelanjutan.
