Ketua DPRD Beni Nento (kiri) saat menghadiri peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025.
Autentik.id, Legislatif – Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, bersama Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menghadiri peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025.
Acara yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (5/3/2025) ini turut dihadiri oleh berbagai kepala daerah, inspektur daerah, serta pejabat terkait dari seluruh Indonesia.
Peluncuran IPKD MCP 2025 menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di tingkat daerah. Bupati Saipul A. Mbuinga menegaskan bahwa penerapan indikator IPKD merupakan instrumen fundamental untuk mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.
“Indikator ini menjadi tolok ukur sejauh mana upaya pencegahan korupsi telah berjalan. Pemerintah Kabupaten Pohuwato berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Saipul A. Mbuinga.
Kehadiran DPRD Pohuwato dalam peluncuran ini mencerminkan komitmen legislatif dalam mendukung sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas guna memperkuat integritas birokrasi.
Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, menegaskan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Implementasi IPKD MCP 2025 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kabupaten Pohuwato dalam meningkatkan peringkat indeks pencegahan korupsi nasional. Peran aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan pencegahan korupsi berjalan efektif, terutama dalam sistem pengawasan dan transparansi layanan publik.
Peluncuran IPKD MCP 2025 ini diharapkan menjadi pijakan konkret dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan terpercaya. Dengan semangat kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah, Pohuwato siap menjadi contoh daerah yang berintegritas dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Penulis : Riyan Lagili
Autentik.id, Hukrim - Ketegasan aparat kepolisian dalam memberantas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten…
Autentik.id, News - Beredarnya video "party" yang menunjukkan sejumlah karyawan Pani Gold Mine sedang berpesta…
Autentik.id, News - Komitmen terhadap praktik pertambangan berkelanjutan terus diperkuat oleh PT Merdeka Gold Resources…
Autentik.id, Nasional - Di tengah upaya pemulihan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah…
Autentik.id-Legislatif– Menindaklanjuti aduan puluhan guru dan tenaga kesehatan (nakes) terkait penurunan kepangkatan serta penundaan pembayaran…
Autentik.id, Legislatif – Sorotan terhadap kewajiban perusahaan dalam memberikan alih profesi kepada penambang lokal kembali…
This website uses cookies.