Autentik.id, Legislatif – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menunda Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penerbitan surat rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Senin, (28/07/2025)
Penundaan ini, disebabkan ketidakhadiran pimpinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Marisa, yang dinilai menjadi aktor penting dalam persoalan distribusi BBM.
RDP yang digelar di ruang rapat DPRD Pohuwato ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Pertamina, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, unsur pengurus HMI, serta sejumlah anggota DPRD termasuk Ketua DPRD Beni Nento, Wakil Ketua DPRD Hamdi Alamri dan Delvan Yanjo, serta anggota Komisi II dan III.
Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, menjelaskan bahwa ketidakhadiran pimpinan SPBU Marisa dikarenakan adanya miskomunikasi dalam penyampaian undangan. Surat undangan resmi dari DPRD baru dikirimkan pada Rabu (24/7) dan baru diterima oleh pihak SPBU pada hari pelaksanaan rapat.
“Memang ada miskomunikasi soal penyampaian surat undangan. Pimpinan SPBU yang kita harapkan hadir tidak bisa datang, karena surat undangan baru diterima hari ini. Sementara, agenda ini penting karena banyak persoalan yang harus dijelaskan langsung oleh pihak yang berwenang, bukan hanya staf,” ujar Beni.
Sehingga, kata Dia, anggota Dewan dari gabungan Komisi II dan III sepakat untuk menunda RDP karena menilai keputusan dan klarifikasi terkait dugaan persoalan distribusi BBM bersubsidi tidak dapat diambil tanpa kehadiran pihak terkait.
“Beberapa fraksi meminta agar rapat ini ditunda. Kita sepakat, karena apa yang menjadi pertanyaan DPRD tak bisa dijawab tuntas tanpa kehadiran pimpinan SPBU. Maka, untuk menghormati proses, kita tunda rapat ini sampai SPBU yang bersangkutan dapat hadir langsung,” tambah Beni.
DPRD berkomitmen untuk mengundang semua pimpinan SPBU yang beroperasi di wilayah Pohuwato pada rapat lanjutan nanti. Hal ini bertujuan untuk memastikan diskusi berjalan efektif dan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tuntutan mahasiswa serta aspirasi masyarakat.
Sementara itu, dokumen resmi dari HMI yang diserahkan kepada DPRD akan dikaji lebih dalam. Lembaga legislatif ini ingin memastikan apakah aspirasi tersebut akan dikembangkan menjadi rekomendasi kebijakan atau langkah pengawasan lanjutan.
“Surat dari HMI akan kita pelajari. Kita ingin tahu, sejauh mana permasalahan ini berkembang dan seperti apa langkah ke depan yang harus diambil. Kita ingin proses ini menghasilkan solusi, bukan hanya wacana,” tegas Beni Nento.
RDP lanjutan dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat setelah kehadiran semua pihak, terutama pimpinan SPBU, dapat dipastikan. DPRD menegaskan komitmennya untuk terbuka terhadap semua aspirasi masyarakat dan mahasiswa, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar seperti distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran. (mg-05)
