Autentik.id, Legislatif – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pohuwato akhirnya mendatangi kantor DPRD Pohuwato, Rabu (12/6/2024). Kedatangan para kepala desa di gedung parlemen Panua itu, dalam rangka meminta DPRD untuk mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat pembayaran operasional desa yang kerap kali mengalami keterlambatan.
Dihadapan Plh Ketua DPRD Beni Nento didampingi Ketua Komisi Dua Rizal Pasuma, masing-masing perwakilan menyampaikan keluh kesahnya atas keterlambatan dana operasional desa yang sudah mengalami keterlambatan 3 bulan. Bahkan untuk TKD para kepala desa sampai insentif para imam belum juga dibayarkan oleh daerah.
“DBH juga sampai saat ini belum dibayarkan. Yang menjadi soal selamanya pak Sekda dan Kepala Keuangan menyampaikan kondisi keuangan daerah tidak sedang baik – baik saja,” urai Ketua Apdesi Pohuwato Sirwan Mohi.
Bahkan, dihadapan Anggota DPRD, Sirwan menyebut, Pemerintah Daerah terkesan mengesampingkan kebutuhan pemerintah desa yang padahal menurutnya dalam regulasi itu justru diwajibkan dibayarkan oleh pemerintah daerah setiap bulanya.
“Paling penting saat ini semua keuangan desa itu menunggak. Kami punya datanya. Siltap Desa, baru kemarin dicairkan, setelah gerakan kami terbaca,” ungkapnya menyesali langkah Pemda yang baru akan terealisasi jika ada kabar demonstrasi yang akan dilakukan pemerintah desa.
Mendengar permintaan tersebut, Beni Nento lantas langsung menghubungi Kepala BKPD lewat panggilan telephone untuk menanyakan kemampuan anggaran daerah dalam membayarkan operasional desa. Dalam percakapan telephon itu, kepala BKPD kata Beni, menyampaikan minggu ini akan membayar operasional desa, namun hanya satu bulan.
“Ibu kaban menyampaikan akan membayar minggu ini, tapi baru satu bulan. Karena disesuaikan dengan kemampun keuangan daerah,” kata Beni menirukan pernyataan Kepala BKPD.
Lebih lanjut, pasca perayaan Idul Adha, DPRD Pohuwato kata Beni kembali akan mengagendakan rapat yang sama dan menghadirkan Kepala BKPD untuk memaparkan bagaimana alur pembayaran hak – hak keuangan desa.
“Hampir setiap saat Kepala – kepala Desa ini mendatangi DPRD untuk membicarakan hal yang sama. Karenanya kita akan buat rapat serupa untuk Keuangan memaparkan kepada Kepala Desa bagaimana alur pembayaran yang seharusnya. Bagaimana mekanismenya,” terang Beni Nento.
