Autentik.id, Legislatif – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Paripurna ke-28 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II serta penandatanganan berita acara persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (25/11/2025).
‎Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, didampingi Wakil Ketua I Hamdi Alamri. Seluruh anggota DPRD hadir lengkap, bersama Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam serta unsur pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
‎Usai memimpin rapat, Ketua DPRD Beni Nento menyampaikan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Ia menegaskan bahwa APBD Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2026 tidak memuat alokasi anggaran hibah untuk organisasi mana pun.
‎“Dalam APBD 2026 tidak ada anggaran hibah. Termasuk untuk PKK, juga tidak ada hibah,” tegas Beni.
‎Beni menjelaskan bahwa pada tahap awal pembahasan, sejumlah pos hibah sempat dibubuhi tanda bintang. Namun, setelah dilakukan finalisasi, seluruh pos hibah tersebut dihapus sebagai langkah efisiensi dan penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah.
‎“Pada saat pembahasan memang sempat dibintangi. Namun dalam kesepakatan finalisasi, semua itu kita hilangkan karena kondisi efisiensi anggaran dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
‎Hasil percepatan pembahasan bersama TAPD dan Banggar menetapkan bahwa pada tahun anggaran 2026 tidak ada anggaran hibah kepada organisasi mana pun, dengan satu pengecualian yakni dukungan anggaran untuk Badan Narkotika Nasional (BNN).
‎Beni juga mengungkapkan dampak kondisi fiskal daerah terhadap beberapa agenda besar, termasuk rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 yang sebelumnya direncanakan digelar di Kabupaten Pohuwato.
‎“Kemungkinan besar pelaksanaan Porprov 2026 di Pohuwato batal, karena tidak tersedia anggaran,” ujarnya.
‎Selain itu, Beni menyebutkan minimnya ruang fiskal menyebabkan hampir tidak ada pembangunan fisik yang dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Pembangunan Kantor Bupati menjadi satu-satunya proyek yang tetap berjalan karena menggunakan anggaran dari pemerintah pusat.
‎“Sehingga dapat dikatakan, pada 2026 pembangunan di Pohuwato sangat terbatas,” pungkasnya. (WL)
