Autentik.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas sejumlah persoalan krusial yang menjadi keluhan masyarakat, mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), persoalan Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga pajak penerangan jalan. Rapat tersebut berlangsung pada Selasa, (10/02/2026).
RDP ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat serta masukan dari anggota DPRD. Untuk itu, Komisi II menghadirkan para pemangku kepentingan terkait, di antaranya Kepala SPBU Marisa, Popayato, Randangan, dan Paguat, serta Kepala PLN Rayon Marisa.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Nirwan Due, didampingi anggota DPRD lainnya yakni Febri Mardain, Rizal Pasuma, Suprapto Monoarfa, dan Jeni Ematulung. Turut hadir pula perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, seperti Sekretaris Daerah Iskandar Datau, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Kepala Dinas Perhubungan Muslimin Nento, serta Kepala PLN Rayon Marisa.
Ketua Komisi II, Nirwan Due, menjelaskan bahwa RDP tersebut mencakup dua agenda utama yang bersumber dari aspirasi masyarakat dan DPRD. Agenda pertama berkaitan dengan kelangkaan BBM yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat tersendiri bersama seluruh pelaku usaha SPBU dan pihak terkait.
“Alhamdulillah, sebelum rapat hari ini kami sudah menggelar pertemuan terkait kelangkaan BBM. Dari hasil rapat itu, kami sepakat mengusulkan beberapa hal, yakni penambahan kuota BBM, pembangunan depot BBM di Kabupaten Pohuwato, serta penertiban pembelian BBM menggunakan galon,” jelas Nirwan.
Ia mengakui bahwa praktik pembelian BBM menggunakan galon selama ini kerap terjadi dan disadari oleh pihak SPBU. Namun, melalui kesepakatan bersama, mekanisme tersebut akan diatur kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Mulai setelah rapat ini, para pelaku usaha SPBU sepakat pembelian BBM menggunakan galon akan diatur sesuai prosedur pengisian yang benar,” tegasnya.
Selain persoalan BBM, RDP juga menyoroti masalah Penerangan Jalan Umum (PJU).
Nirwan mengungkapkan bahwa sumber pendanaan PJU berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik, yang kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di kisaran Rp10 miliar per tahun. Namun, alokasi anggaran untuk PJU dinilai masih sangat minim.
“Pendapatan dari PBJT tenaga listrik cukup besar, tetapi alokasi untuk PJU hanya sekitar Rp1 miliar. Ini jelas belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkap Nirwan.
Melalui RDP tersebut, disepakati adanya penambahan anggaran PJU sebesar Rp500 juta, sehingga total alokasi minimal mencapai Rp1,5 miliar. Penambahan ini akan diakomodir dalam pembahasan perubahan APBD mendatang.
“Tadi kita sepakati ada penambahan sekitar Rp500 juta, sehingga minimal menjadi Rp1,5 miliar untuk menjawab kebutuhan PJU masyarakat. Ini akan kita pikirkan dan realisasikan pada APBD Perubahan,” tambahnya.
Sementara itu, terkait ketersediaan gas LPG, Nirwan menyampaikan bahwa pihak SPBU juga mengeluhkan tingginya kebutuhan masyarakat yang belum sebanding dengan kuota yang tersedia.
“Terkait LPG, para pelaku usaha juga menyampaikan kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi. Ini akan kami tindak lanjuti ke tingkat provinsi, termasuk usulan penambahan kuota BBM dan LPG,” tutup Nirwan.
