Autentik.id – Pemutusan kontrak sejumlah tenaga kerja lokal oleh vendor yang berada di bawah koordinasi Perusahaan Pani Gold Mine (PGM) mendapat sorotan dan kecaman dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Hamdi Alamri. Kebijakan tersebut dinilai merugikan masyarakat lokal serta tidak sejalan dengan komitmen awal investasi perusahaan di daerah tersebut.
Hamdi Alamri menegaskan bahwa vendor yang bekerja sama dengan PGM seharusnya tetap berpegang pada komitmen awal yang pernah disampaikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Pohuwato, yakni memberikan kontribusi nyata dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal serta membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.
“Komitmen awal mereka adalah bagaimana keberadaan perusahaan di Pohuwato mampu memberikan solusi terhadap pengangguran dan menekan angka kemiskinan di daerah ini,” ujar Hamdi usai menerima aduan masyarakat terkait pemutusan kontrak kerja, Senin (05/01/2025).
Menurutnya, langkah pengurangan tenaga kerja lokal justru berpotensi memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini semakin menjadi perhatian karena komposisi tenaga kerja lokal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) yang menargetkan rasio 70:30 belum sepenuhnya terpenuhi, namun jumlah tenaga kerja lokal justru kembali dikurangi.
“Ini tentu menjadi persoalan serius, bukan hanya bagi masyarakat Pohuwato, tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri. Karena itu saya menyampaikan peringatan keras agar hal seperti ini tidak kembali terjadi. Ini bentuk pengkhianatan terhadap komitmen awal perusahaan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa perusahaan seharusnya memberikan ruang dan kebijakan khusus bagi tenaga kerja lokal agar mereka dapat lebih diberdayakan seiring dengan masuknya investasi di wilayah tersebut.
“Pernyataan ini penting saya sampaikan, karena masyarakat lokal telah kehilangan ruang hidupnya yang, mau tidak mau, diambil alih oleh perusahaan. Namun di saat yang sama, anak-anak daerah justru terpinggirkan,” tambahnya.
Hamdi Alamri berharap agar pihak perusahaan bersama seluruh vendor yang beroperasi di bawah PGM segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan serta mengambil langkah konkret guna memastikan perlindungan hak dan keberlanjutan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal di Kabupaten Pohuwato.
