Pemilu

KPU Uji Publik Draft PKPU, Pendaftaran Capres-Cawapres Dipercepat

Autentik.id, Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melakukan uji publik tiga rancangan Peraturan KPU terkait kampanye Pemilu, pencalonan peserta pilpres, serta pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu.

Usai  KPU melakukan uji publik, Draft PKPU akan melalui tiga tahapan lainya yakni rapat kerja bersama instansi terkait lainya, konsultasi bersama Banleg DPR dan Pemerintah.

“Dan ketiga, rapat harmonisasi Peraturan Perundang-undangan oleh Kementerian Hukum dan HAM”, jelas Komisioner KPU RI Idham Holik, Rabu (6/9/2023).

Draft PKPU sendiri, terdapat beberapa poin penting, yakni terkait masa pendaftaran mulai dari tanggal 10-16 Oktober 2023 yang sebelumnya dimulai 19 Oktober-25 November 2023.

Selain itu, syarat usia minimal Capres-Cawapres 40 tahun yang dituangkan dalam pasal 14 ayat (1) huruf q. 

Baca juga : https://autentik.id/cak-imin-hengkang-yusril-bocorkan-ini/

Sebelumnya, terkait batas usia minimal Capres-Cawapres tersebut ada beberapa pihak yang tengah mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Atas proses tersebut, Idham Holik menyampaikan, KPU RI tentu menghormati upaya yang tengah berproses, dimana hingga saat ini belum ada putusan resmi MK.

Sementara itu terkait pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, PKPU memperbolehkan menteri aktif masuk dalam bursa Capres-Cawapres hanya melakukan cuti tanpa harus mundur jika diberi ijin Presiden.

Cuti pejabat yang masuk Bursa Capres-Cawapres tersebut terhitung sejak mulai ditetapkan sebagai Calon PResiden dan Calon Wakil presiden hingga tahapan Pemilu dinyatakan selesai.

Hal itu sebagaimana putusan MK atas perkara nomor 68/PUU-XX/2022, yang kemudian mengubah pasal 170 (1) UU Pemilu.

Sementara untuk Bacapre-Bacawapres yang berstatus pejabat negara, Anggota TNI-Polri, PNS, Karyawan Swasta, pejabat BUMN, BUMD hingga BUMDes diwajibkan mundur.

Dari jadwal pencalonan yang dimajukan sebagaimana tertuang dalam draft PKPU, maka menteri dan pejabat setingkat menteri yang maju dalam Pilpres nanti mendapatkan cuti hingga 11 bulan lamanya.

Meski demikian, draft PKPU sendiri nantinya masih akan melalui tahapan konsultasi bersama DPR RI. 

“Setelah UP, Rancangan PKPU pendaftaran peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU akan kami konsultasi dengan DPR sebagai Pembentuk UU Pemilu,” ucap Idham.

 

Redaksi Autentik

Recent Posts

KPU Pohuwato Perkuat Keterbukaan Informasi Publik melalui Layanan PPID

  Autentik.id, Pemilu — Kepercayaan publik menjadi salah satu fondasi penting dalam memastikan seluruh tahapan…

2 bulan ago

BPBD Hadir Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Pelambane, Amran Gaga Sampaikan Apresiasi

  Autentik.id, News—Kebutuhan air bersih masyarakat mendapat perhatian melalui penyaluran bantuan air bersih oleh Badan…

2 bulan ago

14 Tahun Merdeka, Pani Gold Mine Tumbuh Bersama

Autentik.id, News - Seluruh jajaran manajemen dan karyawan Pani Gold Mine turut merayakan hari jadi…

2 bulan ago

Jejak Aktivis hingga Birokrat, Saharudin Saleh Resmi Jabat Kaban Kesbangpol Pohuwato

Pohuwato, Autentik.id — Perjalanan panjang dari dunia aktivisme kampus, kepemudaan hingga birokrasi pemerintahan mengantarkan Saharudin…

2 bulan ago

Pani Gold Mine dan BNNP Gorontalo Perkuat Benteng Antinarkoba

Autentik.id, News - Pani Gold Mine memperkuat komitmennya dalam ‎menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman,…

2 bulan ago

Dari Rumah ke Rumah, Zulfiana Mbuinga Bantu Warga Lewati Kemarau

  Autentik.id, News — Bagi sebagian warga Kabupaten Pohuwato, kemarau kali ini bukan sekadar tentang…

2 bulan ago

This website uses cookies.