Sepakati Perubahan APBD 2025, Pansus Dorong Optimalisasi PAD

Autentik.id, Legislatif – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato resmi menyetujui bersama Pemerintah Kabupaten terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (19/8/2025), menandai tahap akhir dari seluruh rangkaian pembahasan antara panitia khusus (Pansus) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, dihadiri oleh 21 anggota dewan, Wakil Bupati Iwan S. Adam, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda.

Agenda rapat paripurna mencakup penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar), pembacaan berita acara, penyampaian pendapat anggota DPRD, penandatanganan berita acara persetujuan bersama, hingga sambutan dari Wakil Bupati.

Dalam laporannya, juru bicara Pansus, Iqram Bhari Akbar Baderan, memaparkan hasil pembahasan sekaligus rekomendasi penting dari panitia khusus. Ia menegaskan bahwa DPRD mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai sektor penerimaan.

“Membentuk pansus pajak dan retribusi untuk memaksimalkan pencapaian PAD, khususnya pada objek pajak kendaraan bermotor, penginapan, restoran, dan pajak lainnya. Selain itu, DPRD juga mendorong optimalisasi program CSR dan evaluasi ulang program beasiswa kedokteran,” ungkap Akbar.

Menurutnya, Pansus secara bulat menyatakan persetujuan atas rancangan perubahan APBD tahun 2025 tersebut. Penandatanganan berita acara persetujuan bersama dilakukan oleh pimpinan DPRD dan Wakil Bupati sebagai bentuk pengesahan resmi.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh anggota DPRD atas kerja keras dan komitmen dalam menyelesaikan pembahasan P-APBD. Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjaga demi kemajuan pembangunan daerah.

“Terima kasih atas kerja sama dan dedikasi DPRD dalam mendukung pengelolaan anggaran daerah yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Iwan.