Tindak Lanjuti Tuntutan Massa Aksi, Ketua DPRD Siap Surati Presiden

Autentik.id, Legislatif – Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti tiga tuntutan utama yang disampaikan oleh Aliansi Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda dalam aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Pohuwato pada Senin (01/09/2025).

Dalam orasinya di hadapan massa, Beni menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan surat rekomendasi resmi kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPR RI terkait tiga poin tuntutan yang menjadi perhatian publik.

Tuntutan pertama berkaitan dengan penghentian tunjangan DPR RI. Beni menjelaskan bahwa persoalan ini sebenarnya sudah dibahas di tingkat pusat. Presiden bersama pimpinan DPR RI, MPR RI, serta para ketua partai politik telah mengadakan pertemuan untuk membahas penghentian tunjangan dan moratorium perjalanan luar negeri bagi anggota DPR.

“Kami atas nama lembaga DPRD Pohuwato akan mengirimkan kembali surat rekomendasi kepada Pak Presiden dan Ketua DPR RI terkait dengan penolakan tunjangan DPR RI,” kata Beni.

Tuntutan kedua yang disuarakan massa aksi adalah pencopotan Kapolri yang dianggap gagal dalam mengarahkan aparat kepolisian saat pengamanan aksi. Beni menegaskan bahwa langkah tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden, namun DPRD Pohuwato siap memberikan rekomendasi secara kelembagaan sesuai aspirasi masyarakat.

“Terkait pencopotan Kapolri, itu kewenangan Presiden. Namun kami secara kelembagaan siap memberikan rekomendasi atas tuntutan ini,” ujarnya.

Sementara itu, tuntutan ketiga menyangkut proses hukum terhadap tujuh oknum Brimob yang diduga terlibat dalam insiden meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online. Menurut Beni, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kapolri agar kasus tersebut ditangani secara serius dan diselesaikan secara adil.

“Terkait tujuh oknum itu, kami juga akan mengirimkan rekomendasi agar proses hukumnya berjalan transparan dan adil,” jelasnya.

Beni menegaskan bahwa seluruh aspirasi dan tuntutan massa aksi akan segera dibahas bersama enam fraksi di DPRD Pohuwato, guna menghasilkan sikap lembaga yang resmi dan terukur.

“InsyaAllah secepatnya kami akan informasikan hasilnya kepada massa aksi, tanpa menunggu 1×24 jam,” pungkasnya.