Capaian PAD Pertanian Terjun Bebas, Febri Mardain Soroti Ketidakhadiran Kadis

Autentik.id, Legislatif – Anggota Komisi II DPRD Pohuwato, Febri Mardain, menyoroti ketidakhadiran Kepala Dinas Pertanian dalam rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu PAD. Ketidakhadiran itu dinilainya janggal, terlebih di tengah rendahnya capaian PAD dinas tersebut.

‎Febri menduga pencapaian PAD yang rendah menjadi alasan sehingga hanya sekretaris dinas yang hadir mewakili dalam rapat penting tersebut. Ia menilai kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan pendapatan daerah.

‎Menurut Febri, carut-marutnya proses penganggaran di Kabupaten Pohuwato berawal dari tidak tercapainya target PAD sebagaimana telah disepakati dalam pembahasan anggaran sebelumnya. Ia menyebut masih terdapat pungutan di lapangan yang tidak sebanding dengan angka pendapatan yang masuk ke kas daerah.

‎“Tentu ini menjadi masalah. Kalau benar adanya, kita akan tindak lanjuti pada Pansus Retribusi. Jika ditemukan pungutan liar yang tidak sepengetahuan pimpinan, maka kami akan memberi rekomendasi untuk ditelusuri secara mendalam,” tegasnya.

‎Lebih jauh, Febri bahkan pesimis Dinas Pertanian mampu mencapai 50 persen dari target PAD yang dibebankan. Ia mengungkapkan bahwa beberapa sektor di dinas tersebut hanya mampu menyentuh angka 2 persen dari 100 persen target yang telah ditetapkan.

‎“Bayangkan, dari seratus persen hanya dua persen. Ini harus dipertanyakan apa yang sebenarnya dihadapi oleh dinas tersebut. Rata-rata pun tidak ada yang mencapai 50 persen, bahkan ada yang hanya 17 persen,” ungkapnya.

‎Ia juga mempertanyakan dasar penetapan target PAD apabila realisasi dari tahun ke tahun selalu bermasalah. Menurutnya, penetapan target yang terlalu tinggi justru berdampak pada postur anggaran daerah karena capaian pendapatan tidak pernah sesuai.

‎“Jika pesimis dengan target, kenapa harus ditinggikan? Ini yang menyebabkan masalah pada penganggaran daerah. Yang perlu ditelusuri juga yaitu sektor retribusi yang hanya mencapai 2 persen,” tutup Febri.  (WL)