Autentik.id,Parlemen–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menunjukkan komitmen kuat dalam membenahi sektor kesehatan di Bumi Panua. Hal ini mencuat dalam rapat lanjutan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 yang digelar di Ruang Sidang DPRD, Senin (13/4/2026).
Rapat yang berlangsung dinamis tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan strategis di bidang kesehatan, mulai dari Dinas Kesehatan, RSUD Bumi Panua, RS Pratama Lemito, hingga seluruh kepala Puskesmas se-Kabupaten Pohuwato. Turut hadir pula Asisten I dan II Setda Pohuwato serta jajaran Badan P3AKB.
Ketua Pansus LKPJ, Wawan Wakiden, menegaskan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu fokus utama dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya keselarasan antara serapan anggaran dengan peningkatan kualitas fasilitas serta pelayanan medis yang humanis bagi masyarakat.
“Tujuan kita satu, memastikan setiap program pemerintah benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan kesehatan. Jika dalam pembahasan ini terasa tegas, itu semata-mata demi menghadirkan Pohuwato yang lebih sehat,” ujar Wawan di hadapan peserta rapat.
Dalam forum tersebut, sejumlah anggota Pansus turut menyampaikan sorotan kritis. Akbar Baderan, Febriyanto Mardain, dan Nasir Giasi menekankan pentingnya optimalisasi RS Pratama Lemito sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan di wilayah barat Pohuwato, guna mengurangi ketergantungan rujukan ke fasilitas yang lebih jauh.
Selain itu, kinerja tenaga kesehatan di tingkat Puskesmas juga didorong untuk lebih aktif dalam upaya preventif di desa-desa, agar penanganan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan. DPRD juga menaruh perhatian serius terhadap ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan di RSUD Bumi Panua, yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
Wawan Wakiden menegaskan, rapat Pansus ini bukan sekadar agenda formalitas, melainkan bagian dari upaya melahirkan rekomendasi strategis yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“LKPJ 2025 adalah cerminan kinerja pemerintah selama satu tahun terakhir. Kami ingin memastikan tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait akses layanan kesehatan yang sulit maupun fasilitas yang belum memadai,” pungkasnya.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wawan Wakiden, didampingi Wakil Ketua Pansus Akbar Baderan, serta dihadiri anggota lainnya yakni Suprapto Monoarfa, Abdul Hamid Sukoli, dan Iwan Abay.
