Autentik.id, Parlemen – Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, menunjukkan keseriusannya dalam memperjuangkan kebutuhan para petani di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia.
Usai menerima aspirasi masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa, 12 Mei 2026, Beni memastikan akan melakukan koordinasi langsung dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) pada pekan depan guna membahas persoalan Bendungan Taluduyunu Utara yang selama ini menjadi sumber utama irigasi pertanian masyarakat.
“Insya Allah dalam waktu dekat ini, saya akan ke balai sungai untuk mengkoordinasikan kaitan dengan sungai taluduyunu,” tutur Beni.
Langkah tersebut diambil setelah Beni bersama Ketua Komisi I DPRD Pohuwato dan perwakilan massa aksi turun langsung meninjau kondisi bendungan dan aliran Sungai Taluduyunu. Dari hasil peninjauan, ditemukan sejumlah persoalan yang dinilai menjadi penyebab terganggunya distribusi air ke area persawahan.
Salah satu persoalan utama yakni tingginya sedimentasi di Sungai Taluduyunu. Endapan sedimen yang terus menumpuk menyebabkan aliran air menuju lahan pertanian tidak berjalan maksimal, sehingga berdampak pada aktivitas tanam masyarakat.
Tak hanya itu, sistem pengoperasian pintu air yang masih dilakukan secara manual juga menjadi perhatian serius. Untuk membuka pintu air, dibutuhkan sedikitnya empat orang, kondisi yang dinilai tidak efektif dan memperlambat distribusi air ke sawah petani.
Beni Nento menegaskan bahwa persoalan tersebut harus segera mendapat penanganan agar para petani tidak terus mengalami kerugian akibat kekurangan pasokan air.
“Sedimen di sini cukup tinggi. Jika ini dinormalisasi, aliran air akan lancar dan petani bisa kembali menanam. Karena itu, pekan depan kami akan berkoordinasi dengan Balai Sungai untuk membahas langkah penanganannya,” ujar Beni.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Dinas PUPR telah menyurati Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait pengadaan sistem hidrolik permanen di bendungan tersebut. Namun, program itu membutuhkan anggaran besar sehingga masih dalam tahap konsultasi di tingkat provinsi.
Menurut Beni, DPRD Pohuwato akan terus mengawal persoalan ini hingga ada solusi permanen yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menilai sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama ekonomi warga sehingga kebutuhan irigasi tidak boleh diabaikan.
“Kami ingin ada solusi jangka panjang, bukan hanya penanganan sementara. Persoalan ini menyangkut keberlangsungan pertanian dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (Yu)
