Tudingan Instrumen Pemerintah “Main” di Arena Pileg, Dibantah Pemda Pohuwato

Autentik.id, Daerah – Soal tudingan adanya instrumen pemerintah yang ikut main di arena Pemilu 2024 untuk memenangkan partai tertentu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Pohuwato, Arman Mohamad, membantah hal itu.

 

Saat dikonfirmasi, Arman menyampaikan, bahwa Bupati Saipul A. Mbuinga maupun Wakil Bupati Suharsi Igirisa justru telah memberikan peringatan kepada seluruh ASN agar tidak terlibat dalam praktik politik praktis di semua tahapan Pemilu.

 

“Pak Bupati bersama wakil Bupati dalam setiap kesempatan memberikan “Warning” kepada seluruh ASN agar menjaga netralitas dalam setiap tahapan pemilu. Hal yang sama beliau sampaikan pada sambutan Apel Korpri menjelang pelaksanaan pemilu serentak,” ucap Arman, Sabtu (17/2/2024).

 

 

Baca juga : Melawan Instrumen Pemerintah, Golkar Masih Perkasa di Bumi Panua..

 

 

Lebih lanjut. Meskipun Bupati Pohuwato merupakan Ketua Partai, namun Bupati Saipul, kata Arman, tak pernah sekalipun melakukan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendulang suara untuk para kader partai dalam bertarung.

 

“Meskipun beliau sebagai ketua partai tetapi beliau tidak pernah melakukan mobilisasi ASN untuk mendulang suara bagi para kader partai dalam bertarung,” jelasnya.

 

Pemerintah pun, kata Arman, sangat menyesalkan bila masih ada dugaan keterlibatan. ASN secara langsung.

 

“Dan jika terbukti, rujukan kami dalam memberikan sanksi adalah aturan yang terkait larangan ASN terlibat dalam politik praktis. Dan hal ini sudah terbukti, salah satu pejabat di Pemda Pohuwato telah menerima sanksi sesuai rekomendasi dari KASN,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, tudingan adanya instrumen pemerintah berupa para oknum Camat, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah bahkan Kades yang terlibat dalam praktek politik praktis pada pemilu 2024 diutarakan Ketua DPD II Golkar Pohuwato, Nasir Giasi, dalam konferensi pers perolehan kursi Partai Golkar, pada Sabtu (17/2/2024).

 

Atas dugaan tersebut, Golkar pun mengantongi sejumlah bukti dan akan menempuh jalur hukum agar para oknum yang terlibat dapat diproses secara hukum.