Autentik.id, Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah nampaknya harus siap-siap jelang penetapan daftar calon tetap (DCT) legislatif oleh KPU. Hal ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti sepuluh rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Selasa (31/10/2023).
Dilansir dari laman resmi Bawaslu RI, Kepala Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu, Harimurti Wicaksono, menyebutkan, sepuluh rekomendasi ini merupakan hasil rapat kerja teknis (rakernis) bagian penyelesaian sengketa dalam empat gelombang.
“Rakornas ini membuat sepuluh rekomendasi dari rakernis empat gelombang lalu. Jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan mempersiapkan diri menghadapi permohonan pengajuan sengketa setelah KPU menetapkan DCT,” sebutnya.
Diuraikannya, sepuluh rekomendasi tersebut. pertama, perlu dibuatkan surat edaran untuk menyikapi terhadap ketentuan Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 24 P/HUM/2023 mengenai keterwakilan perempuan 30 persen. “Kedua, pembatasan pemahaman mengenai persyaratan calon pada PKPU Nomor 10 Pasal 11 angka 1 huruf k yakni mengenai mengundurkan diri sebagai badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Termasuk huruf m mengenai bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara,” jelasnya.
Baca juga : Jamin Hak Pemilih Disabilitas, Ini Cara KPU Pohuwato Sosialisasikan Tahapan
Ketiga, lanjut dia, agar bersama-sama menjaga kemandirian lembaga dan independensi serta integritas anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
“Keempat, senantiasa meningkatkan kapasitas pengetahuan dan pemahaman tentang penyelesaian sengketa proses pemilu,” tuturnya.
Dirinya menyebutkan rekomendasi kelima, yakni mengutamakan upaya pencegahan agar tidak terjadi sengketa atau meminimalisir potensi sengketa proses pemilu. Keenam, untuk segera menyiapkan sarana- prasarana serta sumber daya manusia untuk menghadapi potensi sengketa proses pemilu pada penetapan DCT.
Ketujuh, ungkap dia, Bawaslu daerah wajib menyampaikan setiap permohonan sengketa proses pemilu kepada Bawaslu secara berjenjang (hierarki). Kedelapan, juga melakukan konsultasi secara berjenjang bila menghadapi kendala dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Kesembilan, meminta Bawaslu daerah wajib menyampaikan putusan setelah dibacakan kepada Bawaslu melalui SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa) guna dilakukan penelahaan terhadap potensi koreksi putusan.
“Dan kesepuluh yaitu wajib menyampaikan laporan kepada Bawaslu setelah menyelesaikan permohonan sengketa proses pemilu,” tutup dia.
Deputi Dukungan Teknis Bawaslu, La Bayoni pun meminta jajaran Bawaslu daerah siap-siap melaksanakan kesepuluh rekomendasi tersebut.
“Atas arahan Bapak Totok Hariyono selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, maka rekomendasi ini dibuat agar dilaksanakan. Kami juga akan membuat revisi program-program ke depannya,” tutup dia.
