Autentik.id, Eksekutif – Jelang Pemilu 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pohuwato, mewarning Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Pohuwato untuk tetap bersikap netral. Himbauan itu seperti disampaikan Kepala BKPSDM Kabupaten Pohuwato, Supratman Nento, Senin (6/11/2023).
Kata Supratman, di momentum Pemilu 2024 ini seluruh ASN baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun PPPK sudah harus berhati-hati. Lebih-lebih saat menggunakan media sosial.
“Himbauannya untuk lebih berhati-hati karena sekarang sudah masuk tahapan Pemilu,” tutur Kadis BKPSDM Pohuwato.
Lebih lanjut dijelaskan mantan Kadis Kominfo Pohuwato itu, terkait netralitas ASN dalam pemilu memang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
“Itu (netralitas) memang diatur dalam PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri. Yang jelas disitu menyebutkan pegawai tidak bisa terlibat dalam kegiatan partai politik. Bahkan aturan sekarang lebih terperinci lagi karena tidak bisa menyukai, foto bersama calon kemudian ada tanda atau simbol yang merujuk calon,” jelasnya.
Baca juga : Tumbal Proyek BTS, Anggota BPK Resmi Tersangka
Jika ditemukan adanya pelanggaran, kata Kepala BKPSDM Pohuwato itu, ada dua sanksi yang akan menanti oknum ASN yang dinyatakan dan terbukti melanggar. Mulai dari peringatan ringan hingga sanksi pemberhentian.
“Ada dua (sanksi), bisa ringan berupa teguran lisan atau tertulis. Kalau berat penurunan pangkat, penundaan berkala, sampai pemberhentian, tergantung dari putusan KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) Artinya kita di BKPSDM tinggal menunggu itu kan (hasil putusan KASN),” urainya.
Mencegah adanya pelanggaran netralitas di jajaran ASN Pohuwato, kata Supratman, Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui BKPSDM Pohuwato juga secara rutin dan berjenjang mensosialisasikan netralitas ASN jelang Pemilu 2024 ini.
“Kita kemarin sudah sampaikan ke semua pimpinan OPD untuk segera mengadakan rapat internal di masing-masing OPD untuk mensosialisasikan tentang netralitas ASN jelang Pemilu ini. Ini kita lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Ini juga berlaku ke PPPK, karena PPPK juga Aparatur Sipil Negara,” pungkasnya.
