Autentik.id, Legislatif – Persoalan tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pohuwato menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi III DPRD Pohuwato yang digelar pada Selasa, 9 Juni 2026.
Dalam rapat tersebut, perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato memaparkan bahwa jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di daerah itu saat ini mencapai sekitar 4.000 orang. Angka tersebut mencakup berbagai kategori, mulai dari anak yang sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan, anak yang putus sekolah di tingkat SD maupun SMP, hingga mereka yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Pihak Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa keberadaan program beasiswa daerah sejatinya dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan angka ATS di Kabupaten Pohuwato. Namun, sejumlah program bantuan pendidikan yang sebelumnya berjalan kini sudah tidak lagi dianggarkan.
Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, tingginya jumlah anak yang tidak bersekolah harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, terutama instansi yang membidangi sektor pendidikan.
“Sangat miris ketika kita mendengar masih ada sekitar 4.000 anak yang tidak sekolah di Kabupaten Pohuwato. Ini harus menjadi perhatian bersama karena pendidikan merupakan investasi masa depan daerah,” ujar Nasir.
Dalam rapat itu juga terungkap bahwa Program Beasiswa KTPS yang sebelumnya menjadi salah satu bentuk dukungan pendidikan bagi masyarakat, sejak tahun 2025 sudah tidak lagi mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah daerah.
Saat ini, bantuan pendidikan yang masih berjalan hanya Program Indonesia Pintar (PIP). Namun demikian, kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten dalam program tersebut terbatas pada proses verifikasi data calon penerima yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Tugas Dinas Pendidikan hanya memastikan bahwa data penerima yang ditetapkan pusat benar-benar sesuai dan merupakan putra-putri daerah Pohuwato,” jelas perwakilan Dinas Pendidikan.
Nasir Giasi menegaskan bahwa fakta masih tingginya angka ATS harus menjadi bahan evaluasi bersama. DPRD, kata dia, akan memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut agar ke depan pemerintah daerah dapat menghadirkan program-program yang mampu mengembalikan anak-anak ke bangku pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, menegaskan bahwa persoalan pendidikan, khususnya tingginya angka Anak Tidak Sekolah, tidak boleh dipandang sebagai masalah biasa.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mencari langkah-langkah konkret untuk memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ia juga menilai evaluasi terhadap program beasiswa daerah menjadi penting agar kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Angka 4.000 anak tidak sekolah ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita semua. Pemerintah daerah harus memiliki strategi yang jelas agar anak-anak tersebut dapat kembali memperoleh akses pendidikan. Jangan sampai mereka kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi atau kurangnya dukungan program pendidikan,” tegas Beni Nento. (Yu)
