Autentik.id, Parlemen — Selain persoalan keterlambatan Transfer Keuangan Desa (TKD) yang menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi DPRD Pohuwato, Rabu (10/6/2026), pola komunikasi Badan Keuangan Daerah (BKD) juga tak luput dari kritik para legislator.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Pohuwato, Otan Mamu, yang secara terbuka mengaku kecewa terhadap minimnya respons dan komunikasi dari Kepala Badan Keuangan Daerah ketika DPRD berupaya meminta penjelasan terkait berbagai persoalan keuangan daerah.
Dalam forum tersebut, Otan mengungkapkan bahwa dirinya bahkan sudah enggan lagi menghubungi pihak BKD karena merasa setiap upaya komunikasi yang dilakukan tidak pernah membuahkan hasil.
“Terus terang, di tahun 2026 ini saya sudah tidak berkeinginan lagi menghubungi pihak keuangan. Karena setiap kali mencoba berkomunikasi, yang saya dapat justru hanya rasa kesal. Padahal kami menghubungi bukan tanpa alasan, tetapi karena ada berbagai persoalan yang harus diperjuangkan, baik menyangkut hak-hak masyarakat maupun kepentingan daerah,” ujar Otan.
Menurutnya, persoalan yang paling dirasakan bukan semata-mata kondisi keuangan daerah, melainkan sulitnya membangun komunikasi dengan pimpinan Badan Keuangan Daerah.
Ia menilai berbagai pertanyaan dan aspirasi yang disampaikan DPRD sering kali tidak mendapatkan respons yang memadai. Bahkan, beberapa kali upaya komunikasi melalui telepon maupun pesan singkat tidak mendapat balasan.
“Saya sudah beberapa kali menelepon, dua sampai tiga kali bahkan lebih, tetapi tidak diangkat. Pesan yang dikirim juga tidak mendapat respons. Akhirnya kami tidak mendapatkan penjelasan, solusi pun tidak ada,” katanya.
Otan menegaskan, komunikasi yang baik sangat dibutuhkan untuk menjembatani berbagai persoalan yang muncul di masyarakat, termasuk keluhan para kepala desa terkait keterlambatan penyaluran TKD.
Menurutnya, jika pemerintah daerah melalui BKD memberikan penjelasan yang terbuka dan responsif, maka berbagai kesalahpahaman yang berkembang di tengah masyarakat dapat diminimalisir.
“Kalau telepon diangkat, pesan dibalas, lalu diberikan penjelasan yang baik, tentu kami bisa memahami situasinya. Tetapi ketika komunikasi tidak berjalan, akhirnya muncul berbagai pertanyaan dan spekulasi yang tidak perlu,” ujarnya.
Ia berharap persoalan komunikasi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, hubungan yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan setiap persoalan yang dihadapi masyarakat dapat dicarikan solusi bersama.
“Yang kami butuhkan sebenarnya sederhana, yaitu komunikasi yang baik dan respons yang jelas. Jangan sampai persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan justru berlarut-larut hanya karena komunikasi yang tidak berjalan,” tegasnya.
