Autentik.id, News – Anggota DPRD Pohuwato, Abdullah Kadir Diko, memulai reses perdananya dengan langkah inovatif di Desa Malango, Kecamatan Taluditi, Minggu (1/12/2024). Tidak hanya sekadar menyerap aspirasi, reses kali ini juga menghadirkan pihak BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pohuwato.
Inovasi ini terbukti efektif. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat Kecamatan Taluditi berbondong-bondong mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, menjamin keselamatan kerja mereka secara langsung.
Abdullah Diko menyampaikan, bahwa inisiatif ini merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD untuk mendekatkan program pemerintah kepada masyarakat.
“Ini sudah yang keempat kalinya saya melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dalam reses. Mereka butuh ruang untuk bertemu masyarakat, mensosialisasikan program mereka, dan masyarakat pun bisa terbantu,” ujar Diko, sapaan akrab Abdullah Diko.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keterlibatan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi upaya mendukung pemerintah daerah yang hingga kini baru mencakup sekitar 9.000 dari target 12.000 peserta di tahun 2024. Untuk Mekanisme pendaftaran, dilakukan melalui DPRD, yang kemudian menyerahkan data ke Dinas Sosial untuk verifikasi dan pengelolaan lebih lanjut.
“Tapi mekanismenya mereka tidak langsung ke BPJS, melalui DPRD dulu yang kemudian kami akan serahkan data-data ini ke dinas sosial dan dinas sosial yang akan memverifikasi dan mengcover yang kemudian diserahkan ke pihak BPJS,” terang Abdullah Diko.
Selain itu, Abdullah Diko juga menerima aspirasi terkait sektor pertanian. Para petani mengeluhkan kualitas bibit jagung yang rendah sehingga seringkali merugikan mereka. Diko berkomitmen, untuk membawa isu ini ke Dinas Pertanian agar kualitas bibit ke depannya lebih baik.
“Masyarakat tetap mengeluarkan biaya produksi, tetapi hasilnya tidak menguntungkan karena bibit yang tidak berkualitas. Ini akan menjadi perhatian kami di DPRD,” tegasnya.
Aspirasi lain yang disampaikan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga sarana prasarana kegiatan keagamaan, juga akan diperjuangkan secara bertahap.
“Secara bertahap apa yang menjadi aspirasi masyarakat kita akan berusaha akomodir tergantung keuangan daerah,” pungkasnya. (Adv)
