Autentik.id, Legislatif – Aktivitas pertambangan diwilayah Kecamatan Buntulia kembali menuai sorotan publik. Kali ini, warga Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, mengeluhkan dampaknya terhadap proses pembelajaran di SD Negeri 04 Buntulia. Suara bising dan aktivitas alat berat disebut mengganggu konsentrasi belajar siswa sejak sebulan terakhir.
“Anak-anak menjadi tidak fokus. Perhatian mereka justru teralihkan pada alat berat yang terus bekerja di belakang sekolah,” ungkap pihak sekolah, Senin (4/8/2025).
Selain gangguan suara, aktivitas tambang juga menimbulkan polusi udara yang dikeluhkan masyarakat sekitar. Debu yang beterbangan ke area sekolah dikhawatirkan membahayakan kesehatan para siswa.
Menanggapi keluhan itu, Komisi I DPRD Kabupaten Pohuwato segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kepala SDN 04 Buntulia di ruang rapat DPRD Pohuwato, Senin (4/8/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I Iwan Abay dan Wakil Ketua Abdul Hamid Sukoli, serta dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Fitrianti Lasantu dan Kepala SDN 04 Buntulia Lukman Daud.
Dalam keterangannya, Lukman Daud menegaskan bahwa aktivitas PGP yang menggusur pegunungan di belakang sekolah telah berdampak langsung terhadap lingkungan belajar.
“Akibat aktivitas PGP yang mulai menggusur gunung di belakang SDN 04 Buntulia itu membuat polusi udara dan debu berterbangan ke sekolah,” ujarnya. Ia pun mengkhawatirkan dampaknya terhadap kesehatan para siswa.
Tak hanya itu, Lukman juga menyebut bahwa sumur sekolah kini mengering, padahal sebelumnya tidak pernah kering, bahkan di musim kemarau.
“Bukan karena kemarau, karena sumur kami itu biarpun musim kemarau tidak pernah kering. Baru kali ini kering, termasuk juga sumur milik masyarakat sekitar,” jelasnya. Kondisi ini membuat siswa kesulitan menggunakan air untuk kebutuhan dasar seperti buang air.
Meski begitu, Lukman mengakui bahwa selama ini pihak sekolah memiliki hubungan cukup baik dengan perusahaan melalui berbagai program sosial seperti bantuan makanan bergizi dan program CSR lainnya. Namun, ia menyesalkan belum adanya tindakan nyata dari pihak PGP terhadap masalah yang kini dihadapi.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Pohuwato Abdul Hamid Sukoli menegaskan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas.
“Melalui Dinas Pendidikan kami berharap agar masalah ini disampaikan kepada Pak Bupati. Harus sudah ada tindakan konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I Iwan Abay menambahkan bahwa pihaknya akan meninjau langsung lokasi tambang untuk memastikan kondisi yang dikeluhkan masyarakat.
“Ini menjadi atensi kami. Komisi I DPRD Pohuwato akan turun langsung ke lokasi agar dapat mencari solusi terbaik,” katanya.
