Autentik.id, Legislatif – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pohuwato dinilai memiliki peran strategis dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah. Sektor ini bahkan disebut sebagai kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Pohuwato di bawah kepemimpinan Saipul Mbuinga – Iwan Adam memang menargetkan penurunan signifikan terhadap angka kemiskinan. Kabar baiknya, kerja keras itu mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Pohuwato pada tahun 2025 turun menjadi 15,24 persen, dari sebelumnya 17,11 persen pada tahun 2024. Artinya, terjadi penurunan sebesar 1,87 persen, sebuah capaian yang menunjukkan arah kebijakan pemerintah mulai tepat sasaran.
Namun, capaian itu tak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Dalam rapat evaluasi program kerja ketenagakerjaan tahun 2025 bersama Disnakertrans, Selasa (30/9/2025), Wakil Ketua Komisi I DPRD Pohuwato, Abd. Hamid Sukoli, menegaskan pentingnya memperkuat sektor ketenagakerjaan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
“Pertumbuhan ekonomi 5 persen itu angka yang fantastis. Tapi ini sangat bergantung pada bagaimana kita menekan pengangguran dan memperluas lapangan kerja. Sektor ini ada di Disnaker, dan harus menjadi perhatian serius,” ujar Abd. Hamid yang akrab disapa Ayah Yopin saat memimpin rapat di ruang sidang DPRD Pohuwato.
Rapat tersebut turut dihadiri anggota Komisi I Akbar Baderan serta Kepala Disnakertrans Pohuwato, Nizma Sanad, bersama jajarannya. Dalam kesempatan itu, Komisi I menekankan agar Disnakertrans bekerja lebih fokus dan tidak setengah hati dalam mendukung visi besar pemerintahan SIAP (Saipul–Iwan Adam Pohuwato).
Selain itu, Komisi I juga mendorong agar Disnakertrans memperluas kerja sama dengan berbagai perusahaan, khususnya dalam program pemagangan dan pelatihan tenaga kerja di Makassar. Program ini dinilai efektif karena peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga disalurkan langsung ke perusahaan sesuai bidang kerja mereka.
“Tantangan kita sekarang adalah bagaimana tenaga kerja lokal bisa memenuhi kriteria yang diminta perusahaan. Pemerintah daerah harus benar-benar fokus pada program prioritas agar target ini tercapai,” tegas Abd. Hamid.
