Autentik.id– Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pohuwato, Iqram Bhari Akbar Baderan, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan kedua tahun kedua masa jabatan 2024–2029 di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Senin (09/02/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional anggota DPRD dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
Reses anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Duhiadaa–Patilanggio tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pertanian, Camat Duhiadaa, Kepala Desa Bulili, serta masyarakat setempat. Kehadiran berbagai unsur pemerintah dan warga mencerminkan sinergi dalam upaya penyampaian dan pembahasan aspirasi pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Akbar Baderan menegaskan bahwa reses menjadi instrumen strategis bagi DPRD untuk mendengarkan secara langsung permasalahan dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.
“Reses ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka. Semua aspirasi yang disampaikan akan kami catat dan perjuangkan agar dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato,” ujar Akbar.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa saat ini kondisi keuangan daerah tengah berada pada fase efisiensi anggaran sebagai dampak dari kebijakan pemotongan fiskal oleh pemerintah pusat. Situasi tersebut berdampak pada keterbatasan ruang fiskal daerah dalam merealisasikan sejumlah program pembangunan.
“Saat ini keuangan daerah dalam kondisi efisiensi. Meski begitu, kami tetap berupaya maksimal agar program-program prioritas masyarakat tetap mendapat perhatian,” jelasnya.
Dalam sesi dialog, masyarakat Desa Bulili, khususnya kelompok tani, menyampaikan aspirasi terkait kondisi saluran irigasi yang mengalami sedimentasi berat. Endapan sedimen yang terus berulang meskipun telah dilakukan pengerukan dinilai menghambat aliran air dan berdampak langsung pada produktivitas pertanian serta risiko gagal panen.
Masyarakat berharap adanya penanganan yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, bukan sekadar penanganan sementara. Selain itu, disampaikan pula kekhawatiran terhadap isu pengalihan petani ke wilayah cetak sawah di Kecamatan Randangan, mengingat sebagian besar petani Desa Bulili merupakan petani penggarap yang belum memiliki kepastian kepemilikan lahan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Akbar Baderan menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Pohuwato telah melakukan pembahasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan tokoh penambang, guna mencari solusi komprehensif atas persoalan sedimentasi dan irigasi.
“Pengangkatan sedimentasi bukan solusi permanen. Harus ada pembangunan penahan agar sedimen tidak kembali masuk ke saluran irigasi dan merugikan petani,” tegas Akbar.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD terus mendorong percepatan proses legalitas pertambangan sebagai bagian dari upaya pengendalian dampak lingkungan, khususnya yang berimplikasi pada sektor pertanian masyarakat.
Terkait isu cetak sawah, Akbar menegaskan bahwa tidak terdapat kebijakan pengalihan lahan sawah dari Desa Bulili ke Kecamatan Randangan. Program cetak sawah di Randangan merupakan pembukaan lahan pertanian baru yang memiliki potensi irigasi memadai.
“Tidak ada pengalihan sawah dari Bulili. Program cetak sawah di Randangan murni pembukaan sawah baru,” pungkasnya.
