Autentik.id – Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dari Partai Amanat Nasional (PAN), Mohamad Afif, A.Md., Kep., melaksanakan kegiatan reses masa persidangan kedua tahun kedua masa jabatan 2024–2029 yang dipusatkan di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, pada Senin (09/02/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPRD dalam menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
Reses ini dihadiri oleh masyarakat Kelurahan Libuo dan berlangsung dalam suasana dialogis. Dalam kesempatan tersebut, Mohamad Afif menegaskan bahwa kehadirannya di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menyampaikan program dan rencana kerja, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berbagai upaya nyata yang telah dilakukan untuk masyarakat Libuo.
Di hadapan warga, Afif menyampaikan bahwa sejumlah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD telah disalurkan dan direalisasikan di Kelurahan Libuo, termasuk di beberapa lorong. Selain melalui mekanisme resmi DPRD, ia juga mengaku telah memberikan bantuan secara pribadi sebagai wujud kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.
“Saya datang ke Kelurahan Libuo bukan untuk menebar janji. Reses kali ini saya sampaikan apa saja yang sudah saya buat untuk Libuo. Ada pokok pikiran yang sudah saya sumbangkan, ada juga bantuan pribadi. Walaupun tidak besar, tapi itu nyata dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan reses menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa fungsi DPRD tidak hanya terbatas pada perencanaan dan penganggaran, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain menyampaikan capaian, Afif juga menampung berbagai aspirasi masyarakat. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sektor pariwisata di Kelurahan Libuo yang dinilai belum berjalan optimal. Ia menyampaikan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah telah mengambil langkah awal dengan mendorong evaluasi terhadap pengelolaan oleh pihak ketiga.
“Pengelolaan pariwisata di Libuo ini masih kurang maksimal. Kami di DPRD bersama pemerintah daerah sudah melayangkan surat agar pengelolaannya dievaluasi. Harapan kami, ke depan pengelolaan bisa dilakukan secara swadaya dan diserahkan kepada kelurahan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan pariwisata yang melibatkan langsung masyarakat setempat diyakini akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan.
“Yang paling berhak mengelola itu masyarakat Libuo sendiri. Insyaallah ini akan berdampak ekonomis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Dalam forum reses tersebut, masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait persoalan drainase di sekitar kawasan PLTG. Sejak adanya pembangunan PLTG, aliran air yang sebelumnya melintas di kawasan tersebut kini tertutup, sehingga menyebabkan genangan dan meluap ke permukiman warga.
Menanggapi hal tersebut, Mohamad Afif memastikan akan mengambil langkah konkret dengan menyurati pihak PLTG serta mendorong pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) guna mencari solusi bersama.
“Kami akan menyurati pihak PLTG dan mengagendakan RDP agar bisa dibuatkan saluran drainase. Dulu air lewat di area PLTG, sekarang tertutup dan justru meluap ke masyarakat Libuo. Ini harus segera dicarikan solusi,” tegasnya.
Selain itu, Afif juga menyoroti kondisi jalan siswa yang menjadi akses penting bagi masyarakat. Ia menyampaikan komitmennya untuk terus memperjuangkan perbaikan infrastruktur tersebut, bahkan sebelum masuk pada tahapan penganggaran.
“Alhamdulillah, kemarin sudah ada swadaya masyarakat yang mengumpulkan dana. Saya juga turun tangan langsung membantu, dan saat ini sudah sekitar 10 sampai 20 meter jalan yang diperbaiki. Insyaallah ini akan berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa jalan siswa tersebut merupakan jalan desa sehingga tidak dapat dianggarkan melalui APBN. Namun demikian, DPRD akan terus mendorong agar perbaikannya dapat diakomodir melalui APBD daerah.
“Jalan desa tidak bisa dianggarkan di APBN, tapi bisa melalui APBD. Jadi kita harus upayakan di daerah. Insyaallah ketika efisiensi anggaran ini berakhir, pembangunan di desa, kelurahan, dan Kecamatan Paguat bisa berjalan lebih cepat dan lebih baik,” pungkasnya.
