Autentik.id – Ketua Komisi II DPRD
Pohuwato, Nirwan Due, kembali turun ke konstituennya dalam agenda Reses Masa Persidangan Kedua Tahun Kedua periode 2024-2029. Bertempat di Desa Buntulia Jaya, Senin (9/2/2026). Politisi Partai Gerindra ini, menjemput langsung berbagai persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kecamatan Duhiadaa dan Patilanggio.
Dalam pertemuan yang berlangsung dialogis tersebut, Nirwan menegaskan bahwa reses bukan sekadar seremoni, melainkan wadah konstitusional untuk merangkum pokok-pokok pikiran (Pokir) yang akan diperjuangkan secara resmi di lembaga legislatif.
“Ini adalah momentum tepat bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah dan masukan. Aspirasi ini akan kami akomodir menjadi Pokir DPRD untuk kemudian disampaikan melalui paripurna kepada Pemerintah Daerah,” ujar Nirwan Due di hadapan warga.
Isu sektor pertanian mendominasi jalannya reses. Masyarakat mengeluhkan ancaman gagal tanam dan gagal panen akibat masalah sedimentasi hingga kualitas bantuan bibit yang dinilai tidak tepat sasaran. Menanggapi hal tersebut, Nirwan mengungkapkan langkah strategis yang telah disepakati secara internal di DPRD.
“Kami memiliki komitmen kuat, terutama terkait pengadaan alat berat. Jika anggaran memungkinkan, kami akan mendorong pengadaan unit alat berat untuk menangani masalah infrastruktur pertanian seperti sedimentasi yang selama ini menghantui petani kita,” tuturnya.
Terkait polemik bibit, Nirwan menjelaskan adanya keterbatasan kewenangan daerah karena penentuan jenis bibit seringkali berada di tangan pemerintah pusat. Namun, pihaknya berjanji akan melakukan langkah koordinasi agar aspirasi petani lokal sampai ke tingkat nasional.
“Penentuan kualitas bibit itu bukan kewenangan dari Kabupaten atau provinsi tapi kewenangan dari pusat. Akan tetapi, kami akan melakukan juga langkah-langkah untuk kemudian mendorong terhadap apa menjadi keinginan masyarakat kita,” Jelasnya.
Selain pertanian, isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Penerangan Jalan Umum (PJU), dan gas LPG menjadi sorotan tajam. Mengingat bulan suci Ramadan yang kian dekat, masyarakat mengkhawatirkan
“masalah klasik” kelangkaan gas melon.
Nirwan Due menyatakan tidak akan tinggal diam. Bersama Dinas Perindagkop, ia berencana melakukan pengawalan ketat hingga ke tingkat provinsi.
“Kami akan kawal terhadap apa yang menjadi statement dari Pak Kadis tadi, kami akan kawal kita punya komitmen bersama termasuk untuk melakukan sidak terhadap apa yang menjadi keluhan daripada masyarakat, ini akan kami tindak lanjuti ke provinsi kaitan dengan penambahan kuota karena terakhir itu di 2023 kami sempat mengawal ada pada kuota 15 pangkalan yang diberikan kepada Kabupaten,” tegas Nirwan.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Nirwan menjadwalkan rapat kerja (Raker) bersama OPD terkait pada esok hari untuk langsung mengeksekusi masalah-masalah yang tidak memerlukan konsekuensi anggaran besar, namun mendesak untuk segera diselesaikan.
“Insyaallah besok kami tindak lanjuti lewat rapat kerja dengan beberapa opd terkait,” pungkasnya.
Reses ini turut dihadiri oleh Camat Duhiadaa, Kepala Desa Buntulia Jaya, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Kadis Perindagkop, Kadis Perhubungan, dan perwakilan Dinas Pertanian.
