Autentik.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menerima laporan dari sejumlah masyarakat mengenai pemutusan kontrak kerja yang diduga dilakukan oleh perusahaan Pani Gold Mine (PGM). Aduan tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, di ruang kerjanya pada Senin (5/1/2026).
Sejumlah warga yang sebelumnya bekerja sebagai karyawan lokal di perusahaan tambang tersebut menyampaikan keberatan mereka karena kontrak kerja tidak diperpanjang tanpa penjelasan yang jelas dari pihak perusahaan. Para pekerja merasa dirugikan karena keputusan tersebut dinilai tidak transparan.
Ketua Perkumpulan Buruh Bumi Panua (PBBP), Indra Sofyan, yang hadir mewakili para pekerja lokal, menjelaskan bahwa pengaduan yang disampaikan berkaitan dengan penghentian kontrak kerja yang diduga dilakukan secara sepihak oleh perusahaan terhadap sejumlah karyawan lokal.
“Aduan kami hari ini ke DPRD Pohuwato terkait masalah karyawan lokal yang bekerja di PGM. Ada beberapa orang yang kontraknya tidak dilanjutkan tanpa adanya alasan yang jelas dari pihak perusahaan,” ungkap Indra.
Ia juga menjelaskan bahwa ketika para pekerja mencoba meminta klarifikasi kepada pihak manajemen perusahaan, alasan penghentian kontrak justru disebut sebagai informasi yang bersifat internal perusahaan.
“Hal ini kami anggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap karyawan lokal. Dari kasus yang dialami rekan-rekan hari ini, bukan tidak mungkin hal serupa akan menimpa karyawan lokal lainnya, mengingat sebagian besar pekerja lokal di PGM masih berstatus kontrak. Jangan sampai perusahaan mengkhianati karyawan lokal,” tegasnya.
Sebagai perwakilan organisasi buruh di Pohuwato, Indra Sofyan berharap agar DPRD serta Pemerintah Daerah dapat memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan tersebut dan mengambil langkah tindak lanjut yang diperlukan.
“Sebelumnya kami sudah berupaya melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan, namun tidak menemui kesepakatan. Oleh karena itu, aduan ini kami sampaikan sebagai harapan bagi seluruh karyawan lokal PGM agar pemerintah dapat turun tangan,” katanya.
Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas persoalan tersebut secara lebih mendalam bersama pihak terkait.
“Besok kita akan melaksanakan RDP untuk membahas permasalahan ini. Semua vendor, direktur, dan manajemen perusahaan akan kami undang untuk meminta kejelasan terkait tidak dilanjutkannya kontrak para pekerja lokal. Apalagi ini menyangkut nasib tenaga kerja lokal,” tegas Beni.
Ia menambahkan bahwa kehadiran perusahaan investasi di daerah seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, khususnya dalam membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
“Alasan DPRD dan Pemerintah Daerah menyambut baik investasi adalah untuk menekan angka pengangguran, agar anak-anak daerah dan masyarakat lokal bisa bekerja di perusahaan tersebut,” tandas Beni Nento.
