Autentik.id, Legislatif – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pohuwato menyatakan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025. Sikap tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi, Abdul Hamid Sukoli, dalam Rapat Paripurna penyampaian nota pengantar LKPJ yang digelar, Kamis (26/03/2026), di ruang sidang DPRD Pohuwato.
Meski menerima laporan tersebut, Fraksi Gerindra tetap memberikan sejumlah catatan kritis dan masukan strategis kepada Pemerintah Daerah. Salah satu sorotan utama adalah polemik pertambangan rakyat yang hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan, terutama menyangkut nasib para penambang di Pohuwato.
Dalam pandangan fraksi, keberadaan penambang tidak boleh diposisikan sebagai masalah, melainkan sebagai bagian penting dari roda perekonomian daerah. Abdul Hamid menegaskan bahwa penambang adalah “pahlawan ekonomi” yang turut menggerakkan pertumbuhan dan pembangunan.
Karena itu, ia mendorong agar pembangunan di sektor ini dijalankan dengan prinsip keadilan yang menyeluruh—baik secara distributif, prosedural, maupun restoratif. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta pembukaan akses jual beli yang legal bagi para penambang.
“Keberpihakan kita hari ini akan menentukan masa depan penambang. Apakah mereka menjadi pemain utama dalam pengelolaan sumber daya alam daerah, atau justru hanya menjadi penonton ketika potensi itu dinikmati pihak lain,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti polemik wilayah 100 hektare di Pani. Menurut mereka, persoalan ini tidak semata konflik lahan, tetapi momentum penting untuk melahirkan gagasan besar demi kemajuan daerah.
Fraksi menilai, penyelesaian polemik tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara serius dan berkelanjutan. Wilayah tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi ajang adu kekuatan antar pihak.
“100 hektare Pani harus dijaga sebagai warisan leluhur dan aset bersama demi kemaslahatan masyarakat,” ujar Abdul Hamid.
Sebagai solusi, Fraksi Gerindra mendorong rekonsiliasi total antara seluruh pihak yang terlibat. Rekonsiliasi itu, kata mereka, harus mengedepankan keadilan bagi para penambang, khususnya memastikan mereka menjadi penerima manfaat utama dalam kerja sama antara KUD Dharma Tani dan pihak perusahaan.
Dengan pendekatan tersebut, diharapkan konflik yang ada dapat menemukan titik temu yang adil, sekaligus membuka ruang baru bagi terciptanya keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepentingan rakyat.
Fraksi Gerindra pun menegaskan prinsip dasar dalam penyelesaian persoalan ini: tidak boleh ada legitimasi sepihak, tidak ada keberpihakan yang merugikan rakyat, serta tidak boleh terjadi penggusuran maupun kriminalisasi terhadap penambang.
“Pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap masyarakat lokal, khususnya mereka yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor pertambangan rakyat,” pungkasnya.
