Autentik.id, Pohuwato— Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pohuwato periode 2026–2031 resmi dilantik dan dikukuhkan pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Momentum tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru Tani Merdeka Indonesia di Kabupaten Pohuwato yang diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan bagi petani sekaligus memperkuat peran organisasi dalam mengawal berbagai kepentingan sektor pertanian di daerah.
Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pohuwato, Abdul Hamid Sukoli (AHS), dalam sambutannya menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat, khususnya kalangan petani, untuk bergabung dalam organisasi tersebut cukup tinggi. Hal itu terlihat dari banyaknya petani yang terlibat dalam kepengurusan Tani Merdeka Indonesia di Kabupaten Pohuwato.
Menurut AHS, tingginya partisipasi tersebut bukan hanya menjadi modal bagi organisasi, tetapi juga merupakan amanah dan tanggung jawab besar bagi seluruh jajaran pengurus untuk memperjuangkan kepentingan serta menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi petani.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah kondisi petani yang mengalami gagal tanam. Situasi tersebut, kata AHS, perlu mendapatkan perhatian dan penanganan konkret dari pemerintah agar dampaknya tidak semakin membebani kehidupan petani.
“Kami berharap ada solusi konkret terhadap persoalan petani yang ada di Kabupaten Pohuwato, khususnya mereka yang mengalami gagal tanam,” ujar AHS dalam sambutannya.
Tak hanya mendorong perhatian pemerintah daerah, AHS juga meminta dukungan dari jajaran DPP Tani Merdeka Indonesia untuk membawa aspirasi petani Pohuwato ke tingkat pemerintah pusat.
Secara khusus, ia meminta Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, agar dapat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi petani Pohuwato kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami meminta kepada Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, agar persoalan petani di Kabupaten Pohuwato ini dapat disampaikan kepada Presiden Prabowo. Kami berharap ada solusi nyata untuk para petani,” tegasnya.
AHS menegaskan, keberadaan Tani Merdeka Indonesia di Pohuwato tidak boleh berhenti sebatas wadah organisasi.
“Harapannya ini menjadi ruang perjuangan bersama dalam mengawal kepentingan petani, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan, serta memastikan berbagai persoalan di sektor pertanian mendapat perhatian serius dari pemerintah,” pungkasnya.
