Autentik.id, News – Felni Ruiba, warga asli Bumi Panua, membuktikan bahwa sumber daya manusia lokal mampu menjadi pilar dalam industri pertambangan profesional dengan mengisi posisi sebagai operator excavator perempuan pertama di Pani Gold Mine (PGM). Bergabung dengan PGM sejak Juni 2024, kehadirannya menjadi simbol transformasi nyata putra putri daerah dari sektor pertambangan non-formal menuju industri pertambangan yang mengutamakan keselamatan.
Felni mengaku ketertarikannya pada alat berat bermula dari rasa penasarannya saat melihat cara kerja excavator. Kepercayaan untuk mengoperasikan alat berat di PGM merupakan buah dari kerja keras dan dedikasinya dalam mengikuti setiap tahapan pelatihan teknis. Setelah sempat mengoperasikan excavator di area PETI pada awal 2024, Felni memilih untuk berkiprah di perusahaan tambang berizin.
Dalam kesehariannya di site PGM, Felni mengikuti standar operasional yang ketat guna menjamin keamanan diri dan rekan kerja. Pelaksanaan Toolbox Meeting (TBM) setiap pagi, Pelaksanaan Pemeriksaan Harian (P2H) sebelum mengoperasikan unit, hingga meeting Occupational Health and Safety (OHS) bulanan diterapkan oleh perusahaan. Bagi PGM, penerapan prosedur ini merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar guna memitigasi risiko tinggi di area tambang, sekaligus menjamin perlindungan nyawa agar setiap karyawan dapat bekerja dengan tenang dan pulang dalam keadaan selamat.
“Dulu saya kerja di tambang masyarakat. Bekerja di PGM yang memiliki legalitas memberikan saya perspektif baru, terutama soal pentingnya keselamatan kerja sebagai prioritas utama. Kami warga lokal juga diberikan kesempatan luas untuk upskilling atau meningkatkan kemampuan diri. Kami dilatih untuk disiplin waktu, disiplin ilmu, serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab,” ujar Felni.
Berbekal pengalaman langsung di lapangan, Felni memahami betul realita yang dihadapi rekan-rekan penambang rakyat. Ia berharap jejaknya beralih ke sektor formal dapat diikuti oleh pelaku PETI lainnya melalui solusi legalitas yang nyata.
Untuk itu, ia berharap pemerintah daerah dan pemangku kepentingan bisa mempercepat pemanfaatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta memfasilitasi penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). (Adv)
