Autentik.id, Parlemen – Keterlambatan penyaluran Transfer Keuangan Desa (TKD) menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan DPRD Pohuwato bersama Badan Keuangan Daerah (BKD), Rabu (10/6/2026).
Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Nirwan Due, meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan yang transparan terkait keluhan para kepala desa yang mengaku belum menerima pencairan TKD selama lima hingga enam bulan terakhir.
Menurut Nirwan, DPRD telah beberapa kali menerima aspirasi dari pemerintah desa yang mempertanyakan kejelasan pencairan dana tersebut. Padahal dalam rapat, BKD menjelaskan bahwa sejumlah desa telah menerima pencairan setelah memenuhi persyaratan administrasi.
Namun fakta di lapangan menunjukkan masih banyak kepala desa yang mengeluhkan hak-hak keuangan desa belum terealisasi.
“Kalau memang ada kendala atau ada kebijakan tertentu yang menyebabkan keterlambatan, pemerintah daerah harus menyampaikannya secara terbuka. Jangan sampai kepala desa hanya menunggu tanpa kepastian,” tegas Nirwan.
Ia menilai komunikasi yang tidak berjalan baik berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
Menurutnya, para kepala desa merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat yang setiap hari berhadapan langsung dengan berbagai persoalan warga. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan hak-hak desa dapat disalurkan tepat waktu.
DPRD juga meminta BKD menjelaskan secara resmi terkait kondisi keuangan daerah, termasuk pengaruh kebijakan efisiensi anggaran dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap keterlambatan pembayaran sejumlah kewajiban pemerintah daerah.
“Kami berharap ada kejelasan. Jika memang ada hambatan, sampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat dan pemerintah desa,” pungkasnya. (Yu)
