Autentik.id, Legislatif – Komisi I dan III DPRD Kabupaten Pohuwato menggelar rapat gabungan untuk mengevaluasi progres pekerjaan fisik triwulan III tahun anggaran 2025. Rapat yang berlangsung pada Rabu (24/9/2025) di ruang rapat DPRD Pohuwato itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Hamdi Alamri, didampingi Ketua Komisi III, Nasir Giasi.
Turut hadir anggota Komisi I dan III, di antaranya Abdul Hamid Sukoli, Mohamad Afif, Idris Kadji, Wawan K. Wakiden, Akbar Baderan, dan Darwin Situngkir. Sementara dari pihak eksekutif, rapat menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas DP3AP2KB, Bagian Pembangunan Setda, dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Menurut Ketua Komisi III, Nasir Giasi, rapat tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Sebagaimana tugas Komisi III yang membidangi pembangunan, kami melakukan evaluasi terhadap pekerjaan fisik yang bersumber dari DAK maupun DAU, untuk memastikan program fisik di Pohuwato berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Rapat berlangsung alot. Setiap OPD diminta memaparkan progres pekerjaan fisik dan realisasi keuangan program infrastruktur di instansi masing-masing. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sejumlah proyek masih jauh dari harapan.
“Berdasarkan pendekatan kurva-S, rata-rata progres pekerjaan fisik baru mencapai 20–30 persen, dan hanya sebagian kecil yang sudah di atas 50 persen,” ungkap Nasir. Ia menambahkan, pencairan keuangan untuk proyek fisik juga masih rendah, rata-rata baru menyentuh angka 30 persen.
Selain soal keterlambatan, DPRD juga menyoroti lemahnya perencanaan beberapa proyek. Salah satunya pembangunan Pusat Pelayanan Terpadu (Pustu) yang dibangun di kawasan Terminal Marisa, serta proyek serupa di wilayah rawan banjir Popayato Barat.
“Ini menunjukkan bahwa perencanaan di awal belum matang, sehingga perlu menjadi catatan penting ke depan,” tambah Nasir.
DPRD menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar infrastruktur yang dibangun benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pihak ketiga atau kontraktor juga diminta bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang sudah disepakati.
“Kami berharap pihak ketiga yang sudah menandatangani SPK benar-benar menunaikan tanggung jawabnya dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu,” tegas Nasir.
