Autentik.id,Parlemen–Kabupaten Pohuwato, Gorontalo — Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah menjadikan Kabupaten Pohuwato sebagai salah satu daerah yang kian dilirik investor. Namun di balik derasnya arus minat investasi, muncul kekhawatiran serius dari kalangan legislatif terkait dampak nyata yang dirasakan daerah dan masyarakat.
Isu ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar DPRD Pohuwato bersama Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Tani Merdeka Indonesia, serta sejumlah perusahaan perkebunan, Senin (6/4/2026). Dalam forum tersebut, terungkap bahwa sejumlah investor baru mulai menjajaki peluang investasi di wilayah yang dikenal sebagai Bumi Panua itu.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Pohuwato, Rizal Pasuma, melontarkan sikap tegas. Ia meminta pemerintah daerah untuk tidak serta-merta membuka pintu bagi investor baru sebelum persoalan lama benar-benar diselesaikan.
“Bukan berarti kita menolak investasi, tapi jangan sampai kita terus menerima tanpa evaluasi. Selesaikan dulu masalah yang ada, baru kita bicara membuka peluang baru,” tegas Rizal.
Menurutnya, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa tidak sedikit investor yang hanya terlihat menjanjikan di awal, namun kemudian mengabaikan kewajiban terhadap daerah. Akibatnya, kerusakan lingkungan terus terjadi, sementara manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah dinilai minim.
“Alam kita semakin rusak, tapi daerah tidak mendapatkan dampak signifikan. Justru pihak luar yang lebih banyak menikmati hasilnya,” ujarnya.
Rizal juga menyoroti ironi yang terjadi di Pohuwato. Di tengah nilai investasi yang mencapai triliunan rupiah, pemerintah daerah justru masih kesulitan memenuhi kewajiban dasar, seperti pembayaran insentif bagi imam dan pemangku adat.
“Investasi triliunan rupiah masuk, tapi kita tidak mampu membayar insentif imam dan pemangku adat yang hanya Rp300 ribu per bulan. Ini sangat memprihatinkan,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Selain itu, legislator dari Daerah Pemilihan Popayato serumpun ini turut mengkritik lemahnya ketegasan pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi terhadap investor. Ia menilai, tanpa pengawasan dan penegakan aturan yang kuat, investasi justru berpotensi menjadi beban baru bagi daerah.
Dengan kondisi tersebut, DPRD Pohuwato mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap investasi yang telah berjalan, sebelum membuka peluang baru. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa pengelolaan SDA benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, bukan hanya keuntungan bagi pihak luar.
